PEREKONOMIAN INDONESIA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karuniaNya yang diberikan kepada kita semua sebagai umatnya. saya dapat menyusun makalah dengan judul “Aku Bangga Indonesia” untuk memenuhi mata kuliah Perekonomian Indonesia yang memiliki suatu muatan soft skillyang membuat kita menjadi diri yang mandiri.

Makalah yang disusun untuk mempelajari lebih detail mengenai perkembangan perekonomian Indonesia baik di dalam negeri dan di Dunia, saya berharap informasi yang saya dapatkan tidak hanya untuk saya sendiri melainkan untuk para pembaca sebagai ilmu untuk menambah wawasan .

Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih ,semoga makalah ini dapat memberikan kontribusi positif dan memberikan manfaat dalam hidup kita nantinya .Dari lubuk hati yang paling dalam, sangat disadari bahwa ,makalah yang saya buat masih jauh dari sempurna . Oleh sebab itulah tidak ada salahnya saya mengharapkan berbagai kritik dan saran yang membangun untuk lebih baik kedepannya.

Jakarta, Mei 2013

DAFTAR ISI

BAB I . PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

1.2  Perumusan Masalah

1.3  Tujuan Penulisan

1.4  Metode Penulisan

BAB II. PEMBAHASAN

            2.1 Kondisi Ekonomi Indonesia

            2.2 Peran dan Posisi Ekonomi Indonesia di Dunia 

BAB III. PENUTUP

            3.1 Kesimpulan

Daftar Pustaka

BAB 1

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Ekonomi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Seiring perkembangan zaman ,tentu kebutuhan terhadap manusia bertambah oleh karena itu ekonomi secara terus-menerus mengalami pertumbuhan dan perubahan. Perubahan yang secara umum terjadi pada perekonomian yang dialami suatu negara seperti inflasi ,pengangguran , kesempatan kerja, hasil produksi,dan sebagainya. Jika hal ini ditangani dengan tepat maka suatu negara mengalami keadaan ekonomi yang stabil, mempengaruhi kesejahteraan kehidupan penduduk yang ada negara tersebut.

Lalu bagaimanakah dengan negara kita yaitu Indonesia ? Indonesia dari segi ekonomi merupakan negara yang sedang dalam tahap pengembangan untuk menjadi negara maju . Memiliki penduduk yang termasuk padat tidak mudah memang menghadapi berbagai persoalan ekonomi yang terjadi, tentu pemerintah terus berupaya mencari solusi untuk menstabilkan perekonomian di Indonesia .  Dalam kesempatan ini penulis akan menjelaskan tentang kondisi perokonomian Indonesia serta peran dan posisi ekonomi Indonesia di Dunia. Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan penulisan makalah ini dengan judul Aku Bangga Indonesia.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka rumusan masalah yang dikaji dalam penulisan ini difokuskan tentang Aku Bangga Indonesia dari segi ekonomi .Adapun perumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1.   Bagaimana perkembangan perokonomian Indonesia hingga saat ini ? 

2.   Bagaimana posisi dan peran ekonomi Indonesia di dunia ?

3.   Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat perkembangan  ekonomi di Indonesia ?

1.3 TUJUAN PENULISAN

 Untuk memberikan suatu wawasan dan pengetahuan mengenai perekonomian Indonesia bagi penulis dan pembaca, agar lebih memahami perkembangan ekonomi di Indonesia secara luas. Selain itu, makalah ini dibuat sebagai bahan penyelesaian tugas makalah mata kuliah Perekonomian Indonesia.

1.4 METODE PENULISAN

A.   Pemilihan Subjek

Melakukan penulisan dengan cara pengumpulan data dan penelusuran literature tentang perekonomian Indonesia melalui materi pengajaran melalui pihak yang bersangkutan dan internet sebagai materi pendukung . 

   B. Tempat dan Waktu Penelitian

    1.Tempat: a. Kampus (K) Gunadarma Kemang Pratama

  b. Rumah

    2.Tgl/Bulan : Maret

    

   C. Metode Pengumpulan Data

Melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber dan pihak yang terkait dengan materi ini, khususnya yang berhubungan dengan ekonomi Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara :

Studi Kepustakaan

Suatu penulisan dilakukan melalui study literature, baik melalui buku – buku maupun dari internet dengan membuka situs yang terkait dengan materi tersebut .

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1 KONDISI EKONOMI INDONESIA

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pemerintah yang mempunyai peran penting untuk menjalankan dan mengatur ekonomi di negaranya tersebut . Indonesia menggunakan sistem ekonomi yang berdasarkan ideologi bangsa yaitu Pancasila dan UUD 1945 sebagai asas dalam menumbuhkan ekonomi Indonesia yang menaruh keadilan , kemanusiaan, kebersamaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Oleh sebab itu Indonesia disebutkan sebagai salah satu negara yang termasuk memakai sistem ekonomi campuran . 

Setelah terjadinya peristiwa krisis moneter yang terjadi pada saat pemerintahan Soeharto , membuat ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang drastis , seperti turunnya harga rupiah dan peningkatan inflasi yang semakin tinggi. Pergantian pemerintahan pun dilakukan agar dapat memulihkan krisis ekonomi yang terjadi. Selama beberapa dekade pergantian pemerintahan sampai saat ini, ekonomi di Indonesia sudah menunjukkan peningkatan dan perbaikan yang cukup baik, sedikit demi sedikit Indonesia dapat meninggalkan krisis ekonomi tersebut .

Dilihat dari perkembangan ekonomi Indonesia antara tahun 2008 hingga tahun 2010, laju pertumbuhan ekonomi seperti pertumbuhan GDP menunjukkan indikator antara 4-6 %,laju inflasi diperketat dengan indikator pada tahun 2010 berkisar antara 4-5%. Pada tahun 2008 laju pertumbuhan PDB di beberapa sektor seperti sektor transportasi dan komunikasi menunjukkan peningkatan dengan jumlah yang signifikan dibandingkan sektor lainnya dengan persentase sebesar 16,7 % .

Angka kemiskinan semakin menurun baik di kota dan di desa ,yang semula  pada tahun 2008 sebesar 15,42 %, sedangkan pada tahun 2009 menurun menjadi 14,15%. Lapangan pekerjaan terus diperluas dengan pencapaian angka pengangguran pada tahun 2009 menurun menjadi 8,14% .

 Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah di luar Jawa, termasuk minyak mentah, gas alam, timah, tembaga dan emas. Menjadikan Indonesia sebagai eksportir terbesar kedua gas alam,. produk pertanian yang berlaku di Indonesia termasuk beras, teh, kopi, rempah-rempah dan karet. Sumber daya alam ini adalah aset untuk pengembangan ekspor Indonesia. Untuk perkembangan ekspor pada tahun 2009 terjadi peningkatan pada ekspor nonmigas sebesar 85,66 % dibandingkan dengan perkembangan import non migas sebesar 82,10 %.

Hal-hal yang telah dijelaskan merupakan suatu rangkaian bahwa Indonesia sebagai negara yang menuju kestabilan ekonomi yang baik di dalam negeri maupun di luar negeri . Yang perlu kita ketahui seberapa jauhkah perkembangan perekonomian Indonesia di Dunia?

  

2.2  PERAN DAN POSISI EKONOMI INDONESIA DI DUNIA

      Untuk saat ini dan kedepannya Indonesia termasuk negara dengan pertumbuhan ekonomi yang positif bersama dengan negara ASEAN lainnya . Indonesia yang merupakan kekuatan ekonomi terbesar di kawasan ASEAN sudah masuk dalam jajaran 20 kekuatan ekonomi dunia yang tergabung dalam forum G-20 bersama dengan beberapa negara-negara di Dunia. Banyak para investor luar negeri menanamkan investasinya pada pasar modal di Indonesia .

Untuk pengembangan ekspor, Indonesia tidak hanya mengembangkannya dalam negara ASEAN saja tetapi sudah merambah sampai Amerika Serikat , Eropa , dan Jepang. Dan Sektor perbankan Indonesia  terus menunjukkan peningkatan hingga dijuluki sebagai yang terbaik dibandingkan negara-negara tetangga.

Diperkirakan oleh para ahli ekonomi bahwa kedepannya perekonomian Indonesia terus berkembang dan menjadi kekuatan ekonomi yang baru di Dunia setelah negara China dan India .

Secara umum , Indonesia sudah menerapkan perekonomian yang sesuai dan mengikuti alur yang benar dengan dibarengi penanganan yang tepat dari pemerintah namun permasalahan yang masih belum lepas dari negara kita adalah KKN, persoalan-persoalan politik atau non ekonomi dan permasalahan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya. Beberapa masalah ini merupakan faktor yang menjadi penghambat kita untuk maju, tapi di lain sisi kita harus tetap optimis bahwa negara Indonesia dapat mengatasi masalah- masalah tersebut dan cepat meninggalkannya, kita harus tetap bangga terhadap Indonesia .

BAB 3

PENUTUP 

3.1 KESIMPULAN

1.Indonesia merupakan negara dimana pemerintah mempunyai peranan penting untuk memajukan perekonomian.

2.Kondisi perekonomian Indonesia untuk kedepannya diperkirakan terus membaik namun faktor-faktor penghambat masih terus ada.

3.Peran dan posisi perekonomian Indonesia di dunia diharapkan terus meningkat .

DAFTAR PUSTAKA

www. Google.com 

www.staffsite.gunadarma.ac.id

www. Wikipedia.com

PEMBANGUNAN EKONOMI

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.

Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.

Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional [1]. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalamlembaga, pengetahuan, social dan teknik.

Selanjutnya pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Di sini terdapat tiga elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi.

Pembangunan sebagai suatu proses

Pembangunan sebagai suatu proses, artinya bahwapembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani olehsetiap masyarakat atau bangsa. Sebagai contoh, manusia mulai lahir, tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa harus melalui tahapan-tahapan pertumbuhan. Demikian pula, setiap bangsa harus menjalani tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita

Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasiaktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang

Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan perkapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan perkapita harus mengalami kenaikanterus menerus. Misalnya, suatu negara terjadi musibah bencana alam ataupunkekacauan politik, maka mengakibatkan perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran. Namun, kondisi tersebut hanyalah bersifat sementara yang terpenting bagi negara tersebut kegiatan ekonominya secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun

STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI

STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI

Beberapa strategi yang akan dijelaskan disini , yaitu :

1. Strategi Usaha Minimum Kritis

Negara-negara berkembang dicekam oleh lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty) yang membuat mereka tetap berada pada tingkat keseimbangan per kapita yang rendah. Jalan keluar dari kebuntuan ini adalah dengan melakukan upaya minimum kritis (critical minimum effort) tetentu yang akan menaikkan pendapatan per kapita pada tingkat dimana pembangunan yang berkesinambungan (sustainable) akan terjadi. Leibensetin mengatakan bahwa dalam tahap transisi dari keadaan keterbelakangan ke keadaan yang lebih maju, dimana dapat diharapkan pertumbuhan jangka panjang yang mantap (steady economic growth) diperlukan suatu kondisi dimana suatu perekonomian harus mendapatkan rangsangan yang lebih besar di atas batas minimum kritis tertentu.

Menurut Leibenstein, setiap ekonomi tunduk pada hambatan dan rangsangan. Hambatan berdampak menurunkan pendapatan per kapita dari tingkat sebelumnya, sementara rangsangan cenderung akan meningkatkan pendapatan per kapita.

Pertumbuhan penduduk merupakan fungsi dari pendapatan per kapita

Pada tingkat keseimbangan susbsisten, laju pendapatan, kesuburan dan kematian “sesuai” dengan tingkat kelangsungan hidup penduduk, jika pendapatan perkapita naik di atas posisi keseimbangan tersebiut maka tingkat kematian akan turun, tetapi tanpa dibarengi penurunan tingkat kesuburan, akibatnya laju pertumbuhan penduduk naik. Jadi kenaikan pendapatan per kapita cenderung menaikkan pertumbuhan penduduk tetapi kecenderungan ini hanya sampai titik tertentu. Melampaui titik tersebut kenaikan pendapatan per kapita akan menurunkan tingkat kesuburun dan ketika pembangunan sudah mencapai tahap maju maka laju pertumbuhan penduduk itu menurun.

2. Strategi Pembangunan Seimbang

Strategi pembangunan seimbang bias diartikan sebagai pembangunan berbagai jenis industri secara berbarengan (simultaneous) sehingga industri tersebut saling menciptakan pasar bagi yang lain. Selain itu, strategi pembangunan seimbang ini dapat juga diartikan sebagai keseimbangan pembangunan berbagai sektor. misalnya antara sektor industri dan sektor pertanian, sektor luar negeri dan sektor domestik, antara sektor produktif dan sektor prasarana. Untuk itu diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran.

3. Strategi Pembangunan Tidak Seimbang

Dikemukakan oleh Hirschman dan Paul Streeten. Pembangunan tak seimbang adalah pola pembangunan yang lebih cocok untuk mempercepat proses pembangunan di negara berkembang. Pola pembangunan tak seimbang ini, menurut Hirchman, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

a. Secara historis pembangunan ekonomi yang terjadi coraknya tidak seimbang

b. Untuk mempertinggi efisiensi penggunaan sumberdaya-sumberdaya yang tersedia

c. Pembangunan tak seimbang akan menimbulkan kemacetan (bottleneck) atau gangguan-gangguan dalam proses pembagunan tetapi akan menjadi pendorong bagi pembangunan selanjutnya.

Setelah Anda simak secara baik pengertian dari pembangunan ekonomi, kemudian akan diarahkan kepada siapa pembangunan ekonomi tersebut?. Dapat disimpulkanbahwa pembangunan ekonomi dilihat sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup segala aspek dan kebijaksanaan baik ekonomi maupun non ekonomi yang jelas berbeda dengan pertumbuhan ekonomi. Karena pembangunan mencakup usaha-usaha untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, maka harus difokuskan pada hal-hal berikut :

Meningkatkan ketersedian barang dan jasa serta memperkuat distribusi barang-barang kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, dan papan.

Meningkatkan taraf hidup, selain meningkatkan pendapatan dan menyediakan lapangan kerja, serta pendidikan yang lebih baik dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan, yang secara keseluruhan akan memperbaiki kesejahteraan material dan menghasilkan rasa percaya diri sebagai individu maupun sebagai suatu bangsa.

Memperluas jangkauan pemulihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu.

Untuk mencapai tujuan atau sasaran pembangunan tersebut, strategi pembangunan ekonomi harus diarahkan pada hal-hal berikut  :

Meningkatkan output nyata atau produktivitas yang tinggi.Output yang tinggi berarti persediaan dan pembagian bahan kebutuhan pokok, perumahan, pendidikan, dan kesehatan akan terjamin.

Tingkat pengangguran tenaga kerja yang tinggi dan pengangguran yang rendah.

Pengangguran dan pemberantasan kemiskinan dan ketimpangan.

Perubahan sosial, sikap mental dan tingkah laku masyarakat dan lembaga pemerintah.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_ekonomi

http://blog2.tp.ac.id/ririnrismawati/2013/01/02/sasaran-dan-strategi-pembangunan/

http://akuntansi-manajemen2.blogspot.com/2011/07/pembangunan-dan-strategi-pembangunan.html

APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). Perubahan APBN, dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

(http://ambonganteng.wordpress.com/2011/03/18/pengertian-tujuan-fungsi-dan-perhitungan-apbn/ )

Perkembangan Dana Pembangunan Indonesia

Maka secara garis besar APBN terdiri dari pos-pos seperti di bawah ini:
- dari sisi penerimaan, terdiri dari pos penerimaan dalam negri dan penerimaan pembangunan.
- Sedangkan dari sisi pengeluaran terdiri dari pos pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.


APBN disusun agar pengalokasian dana pembangunan dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip berimbang dan dinamis . hal tersebut perlu di perhatikan mengingat tabungan pemerintah yang berasal dari selisih antara penerimaan dalam negri dengan pengeluaran rutin ,belum sepenuhnya menutupi kebutuhan biaya pembangunan di indonesia.


Meskipun dari PELITA ke PELITA jumlah tabungan pemerintah sebagai sumber pembiayaan pembangunan terbesar , terus mengalami peningkatan , namun kontribusinya terhadap keseluruhan dana pembangunan yang dibutuhkan masih jauh dari yang diharapkan.


Untuk menghindari terjadinya defisit anggran pembangunan, indonesia masih mengupayakan sumber dana dari luar negrimdan meskipun IGGI (Inter Govermmental Group on Indonesia)bukan lagi menjadi forum internasional yang secara formal membantu pembiayaan pembangunan di indonesia,namun dengan lahirnya CGI (Consultative Group on Indonesia) kebutuhan pinjaman luar negri sebagai dana pembangunan masih dapat diharapkan. yang perlu di ingat bahwa sebaikya pinjaman tersebut di tempatkan sebagai pelengkap pembangunan dan peran tabungan pemerintah lah yang tetap harus dominan , bukan sebaliknya.


Penyebab terjadinya kemerosotan tabungan pemerintah diantaranya adalah :
1.Terjadinya resesi dunia yang mengakibatkan turunnya harga minyak bumi, dan beberapa komoditi non-migas di pasaran dunia , hal ini berpengaruh terhadap turunya penerimaan dalam negri indonesia .


2.Merosotnya nilai mata uang dolar amerika (Depresiasi) terhadap mata uang asing, seperti terhadap yen jepang dan DM jerman barat.karena niali rupiah ternyata masih dikaitkan dengan dolar amerika tersebut,maka perekonomian indonesia-pun ikut dirugikan dengan kejadian tersebut.
Untuk memberi ilustrasi terhadap pengaruh depresiasi dolar terhadap perekonomian indonesia.

Keadaan sebelum Depresiasi
Indonesia memiliki hutang luar negri kepada jepang , dalam bentuk mata uang yen sebesar 1.000.000 Y , dimana kurs saat itu di asumsikan :
1 $ = Rp 1500
1 $ = 25 Y
Untuk mengetahui nilai hutang indonesia dalam rupiah , kita lakukan perhitungan "Cross Rate" antara rupiah dan Yen perhitngan nya :

Cross Rate Rp/Y = Rp/$ x $/Y = 1.500/1 x 1/25 = 60 , jadi untuk 1 Y akan dihargai Rp 60,- .
dan karna kita memiliki hutang sebesar 1.000.000 Y, maka nilai hutang tersebut dalam rupiah adalah : 1000.000 Y x Rp 60 = Rp 60.000.000

Keadaan setelah depresiasi dolar
1 $ = Rp 1.500
1 $ = 20 Y ( dolar merosot nilainya, artinya di perlukan lebih sedikit yen untuk mendapatkan dolar)
Cross Rate Rupiah terhadap Y = Rp/Y= Rp/$ x $/Y = 1.500/1 x 1/20 = Rp 75/Y
Artinya setelah terjadi depresiasi dolar, nilai 1 yen jepang adalah sama dengan Rp 75 dengan kata lain mata uang rupiah-pun mengalami depresiasi terhadaop yen. sehingga nilai hutang indonesia saat itu menjadi :
1.000.000Y x Rp 75 = Rp 75.000.000

Kesimpulan nya adalah bahwa dengan merosotnya nilai dolar terhadap yen, maka akan menyebabkan nilai hutang luar negri kita terhadap jepang ikut membengkak sebesar Rp 25.000.000 ( Rp 75.000.000-Rp 60.000.000) ..

(http://rifki-ilham.blogspot.com/2012/06/9perkembangan-dana-pembangunan-di_17.html )

Proses Penyusunan Anggaran

a.       Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan.

b.      Pemerintah Pusat dan DPR membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.

c.       Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran.

d.      Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/ pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya.

e.      Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

f.        Rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun lalu disampaikan kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN.

g.       Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undangundang tentang APBN tahun berikutnya.

h.      Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan UU tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya.

i.         Pembahasan Rancangan UU tentang APBN dilakukan sesuai dengan UU yang mengatur susunan dan kedudukan DPR.

j.        Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai Rancangan UU tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

k.       Apabila DPR tidak menyetujui Rancangan UU tersebut, Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.

 (http://alfiantoromdoni.blogspot.com/2012/05/anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara.html )

/p> � T l � �� rmal> 

Perkiraan Penerimaan Negara

Secara garis besar sumber penerimaan negara berasal dari :

a.       Penerimaan dalam negeri

b.      Penerimaan pembangunan

Penerimaan Dalam Negeri

Pertama, penerimaan dalam negeri, untuk tahun-tahun awal setelah masa pemerintahan Orde Baru masih cukup menggantungkan pada penerimaan dari ekspor minyak bumi dan gas alam. Hal ini dapat dilihat di tabel :

Perbandingan Sumber Penerimaan Dalam Negeri, PELITA I – III (dalam persentase)

Periode	Penerimaan dari sektor migas	Peneriman dari sektor non-migas	Penerimaan bukan pajak	Penerimaan total
PELITA I (1969/70 – 1973/74)	35.5 %	59.3%	5.0 %	100 %
PELITA II (1974/75 – 1978/79)	55.1 %	40.7 %	4.2 %	100 %
PELITA III (1979/80 – 1983/84)	67.2 %	29.6 %	3.2 %	100 %

Namun dengan mulai tidak menentunya harga minyak dunia, maka mulai disadari bahwa ketergantungan penerimaan dari sektor migas perlu dikurangi. Untuk keperluan itu, maka pemerintah menempuh beberapa kebijaksanaan diantaranya :

Ø  Deregulasi bidang Perbankan (1 Juni 1983), yakni dengan mengurangi peran bank sentral, serta lebih memberi hak kepada bank pemerintah maupun swasta untuk menentukan suku bunga deposito dan pinjaman sendiri. Dampak dari deregulasi ini adalah meningkatnya tabungan masyarakat.

Ø  Deregulasi bidang perpajakan (UU baru, 1 Januari 1984) untuk memperbaiki penerimaan negara.

Ø  Kebijaksanaan-kebijaksanaan lain yang selanjutnya dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan mantap,

Penerimaan Pembangunan

Meskipun telah ditempuh berbagai upaya untuk meningkatkan tabungan pemerintah, namun karena lau pembangunan yang demikian cepat, maka dana tersebut masiih perlu dilengkapi dengan dan ditunjang dengan dana yang berasal dari luar negeri. Meskipun untuk selanjutnya bantuan luar negeri (hutang bagi Indonesia) tersebut semakin meningkat jumlahnya, namun selalu diupayakan suatu mekanisme pemanfaatan dengan prioritas sektor-sektor yang telah produktif. Dengan demikian bantuan luar negeri tersebut dapat dikelola dengan baik (terutama dalam hal pengembalian cicilan pokok dan bunganya).

Perkiraan Pengeluaran

Secara garis besar, pengeluaran negara dikelompokkan menjadi dua, yakni :

a)      Pengeluaran rutin

b)      Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran Rutin Negara

Pengeluaran rutin negara adalah pengeluaran yang dapat dikatakan selalu ada dan telah terencana sebelumnya secara rutin, diantaranya :

·         Pengeluaran untuk belanja pegawai

·         Pengeluaran untuk belanja barang

·         Pengeluaran untuk subsidi daerah otonom

·         Pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan hutang

·         Pengeluaran lain-lain

Pengeluaran Pembangunan

Secara garis besar yang termasuk dalam pengeluaran pembangunan diantaranya adalah:

·         Pengeluaran pembangunan untuk berbagai departemen atau lembaga negara, diantaranya untuk membiayai proyek-proyek pembangunan sektoral yang menjadi tanggung jawab masing-masing departemen atau lembaga negara bersangkutan.

·         Pengeluaran pembangunan untuk anggaran pembangunan daerah (Dati I dan II)

·         Pengeluaran Pembangunan lainnya.

Dasar Perhitungan Perkiraan Penerimaan Negara

Untuk memperoleh hasil perkiraan penerimaan negara, ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan. Hal-hal tersebut adalah :

a)      Penerimaan Dalam Negeri dari Migas

Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :

-          Produksi minyak rata-rata per hari

-          Harga rata-rata ekspor minyak

b)      Penerimaan Dalam Negeri di Luar Migas

Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :

-          Pajak penghasilan

-          Pajak pertambahan nilai

-          Bea masuk

-          Cukai

-          Pajak ekspor

-          Pajak bumi dan bangunan

-          Bea materai

-          Pajak lainnya

-          Penerimaan bukan pajak

-          Penerimaan dari hasil penjualan BBM.

c)       Penerimaan Pembangunan

Terdiri dari penerimaan bantuan program dan bantuan proyek.

Referensi            :

(   http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab5-anggaran_pendapatan_dan_belanja_negara.pdf )

(http://alfiantoromdoni.blogspot.com/2012/05/anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara.html)

Perdagangan antar negara

Perdagangan antar negara merupakan proses tukar menukar barang atau jasa antara negara yang satu dengan negara yang lain. Perdagangan antar negara sangat dibutuhkan baik oleh negara yang sudah maju maupun negara yang sedang berkembang karena hal itu akan dapat mempercepat proses pembangunannya. Namun walaupun begitu kadang-kadang perdagangan antar negara menemui hambatan-hambatan, mungkin salah satu negara menerapkan bea yang tinggi, menjalankan politik proteksi, kuota atau mungkin menyalahi aturan-aturan dalam WTO.

Bagi suatu negara yang melakukan perdagangan ke luar negeri jauh lebih menguntungkan apabila dibandingkan dengan negara lain yang hanya menjalankan perdagangan dalam negeri. Perdagangan ke luar negeri akan memberikan devisa dan juga dapat memperluas daerah pemasaran, semua itu pada akhirnya dapat menambah pendapatan suatu negara.

http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2265480-pengertian-perdagangan-antar-negara/

Peran Perdagangan Luar Negeri bagi Ekonomi Indonesia

Perdagangan luar negeri merupakan salah satu dari dua kekuatan ekonomi yang melatar belakangi perekonomian Indonesia saat ini. Selain perdagangan luar negeri, pertanian / perkebunan juga merupakan kekuatan ekonomi. Masing-masing memiliki peran dalam perekonomian Indonesia.
Sektor pertanian / perkebunan memiliki peran dalam penyediaan barang-barang untuk diekspor sedangkan perdagangan luar negeri yang mengekspor barang-barang tersebut ke luar negeri. Selain itu perdagangan luar negeri juga memperkuat cadangan devisa negara. Saat ini perdagangan luar negeri Indonesia masih dikuasai oleh ekspor dari sektor pertanian dan perkebunan. Walaupun pernah mengalami kemunduran, tetapi perdagangan lluar negeri masih bisa menciptakan surplus perdagangan luar negeri dua setengah kali lebih besar dari tahun 2008.
Perdagangan luar negeri juga dapat lebih cepat bangkit dari krisis ekonomi global dibandingkan dengan pemulihan sektor industri yang ada di Indonesia. Perdagangan luar negeri sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Dan jika diperhatikan dan diurus dengan sebaik mungkin, perdagangan luar negeri bisa menjadi tulang punggung bahkan menjadi unggulan perekonomian Indonesia. Dan menurut saya, selagi perdagangan luar negeri masih sangat menguntungkan perekonomian Indonesia dan memperkuat cadangan devisa negara seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Pemerintah sebaiknya bisa mengurus dan memperbaiki lagi system atau kinerja perdagangan luar negeri yang masih perlu diperbaiki. Serta mempertahankan apa yang telah dihasilkan dari kinerja perdagangan luar negeri, agar pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia dapat lebih besar lagi.

KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Mengingat peran perdagangan antarnegara yang semakin penting dalam
menunjang perekonomian nasional, maka pemerintah perlu mengambil berbagai
tindakan dan atruran berkaitan dengan perdagangan antarnegara tersebut.

Tindakan dan aturan pemerintah itu tentu dimaksudkan agar perdagangan
internasional membawa dampak positif bagi semua pihak di tanah air ini.
Banyak tindakan dan aturan yang telah diambil dan ditetapkan oleh
pemerintah Indonesia dalam hal perdagangan internasional. Berbagai tindakan
dan aturan yang diambil pemerintah berkaitan dengan perdagangan internasional
ini selanjutnya disebut degan istilah kebijakan perdagangan internasional.
Kebijakan perdagangan internasional yang dilakukan pemerintah pada
umumnya memiliki tujuan untuk:


1. melindungi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh negatif
perdagangan internasional
2. melindungi kelangsungan hidup perusahaan dan industri di dalam negeri
3. menjamin ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri
4. menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil
5. menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan kurs valuta pada umumnya
6. menjaga keseimbangan dan stabilitas neraca pembayaran inter-nasional.


Sesuai dengan sasarannya, kebijakan perdagangan internasional, dapat
dikelompokkan menjadi beberapa macam, antara lain kebijakan ekspor, kebijakan
impor, kebijakan tarif, dan kebijakan non tarif.

Hambatan Perdagangan antar Negara

Adapun bentuk-bentuk hambatan yang selama ini terjadi di antaranya adalah:

Hambatan Tarif

Tarif adalah suatu nilai tertentu yang dibebankan kepada suatu komoditi luar negeri tertentu yang akan memasuki suatu negara (komoditi impor ). Tarif sendiri ditentukan dengan jumlah yang berbeda untuk masing- masing komoditi impor.


Hambatan Quota
Quota termasuk jenis hambatan perdagangan luar negeri yang lazim dan sering diterapkan oleh suatu negara untuk membatasi masukkan komoditi impor ke negaranya. Quota sendiri dapat diartikan sebagai tindakan pemerintahan suatu negara dengan menentukan batas maksimal suatu komoditi impor yang boleh masuk ke negara tersebut. Seperti halnya tariff, tindakan quota ini tertentu tidak akan menyenangkan bgi negara pengekspornya. Andonesia sendiri pernah menghadapi quota impor yang diterapkan oleh system perekonomian amerika.


Hambatan dumping.
Meskipun karakteristiknya tidak seperti tariff dan quota, namun dumping sering menjadi suatu masalah bagi suatu negara dalam proses perdagangan luar negerinya, seperti yang dialami baru-baru ini dimana industry sepeda Indonesia di tuduh melakukan politik dumping. Dumping sendiri diartikan sebagai suatu tindakan dalam menetapkan harga yang lebih murah diluar negeri dibanding harga didalam negeri untuk produk yang sama


Hambatan embargo / sangsi ekonomi
Sejarah membuktikan bahwa suatu negara yang karena tindakannya dianggap melanggar hak asasi manusia, melanggar wilayah kekuasaan suatu negara, akan menerima atau dikenakan sanksi ekonomi oleh negara yang lain (PBB). Akibat dari hambatan yang terakhir ini biasanya lebih buruk dan meluas bagi masyarakat yang terkene sanksi ekonomi dari pada akibat yang ditimbulkan oleh hambatan-hambatan perdagangan lainnya.

http://gabyclarasintapw.blogspot.com/2012/03/10-peran-sektor-luar-negeri-pada.html

KESIMPULAN :

                        dengan adanya perdagangan internasioal suatu Negara dapat memenuhi kebutuhan akan produk-produk yang tidak diproduksi dalam negri dan dapat mengefisiensi biaya produksi dalam negri.
Selain itu dengan adanya perdagangan internasional suatu Negara dapat memperluas pasar atau menambah pasar dan memungkin untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang modern.

Neraca Pembayaran Luar Negeri Indonesia

Neraca pembayaran (balance of payment) adalah catatan transaksi antara penduduk suatu negara dengan negara-negara lainnya. Terdapat 2(dua) jenis neraca pembayaran, yaitu : neraca perdagangan dan neraca modal.

Transaksi dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dalam dua macam transaksi.


1. Transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif (-), yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa.


2. Transaksi kredit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif (+), yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara.


Situasi neraca pembayaran selama empat tahun pelaksanaan Repelita V secara umum tetap terkendali dalam batas-batas yang wajar. Perkembangan neraca pembayaran tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekspor, impor dan arus modal luar negeri.


Sejak tahun 1988/89 sampai dengan tahun keempat Repelita V nilai ekspor secara keseluruhan meningkat rata-rata sebesar 15,5% per tahun, dari US$ 19,8 miliar pada tahun 1988/89 menjadi US$ 35,3 miliar pada tahun 1992/93 (lihat Tabel V-1). Peningkatan pertumbuhan ini terutama berasal dari laju pertumbuhan ekspor non migas yang meningkat rata-rata 19,5% per tahun sehingga mencapai US$ 24,8 miliar pada tahun 1992/93. Namun peningkatan laju pertumbuhan ekspor non migas yang pesat ini tidak dibarengi dengan laju pertumbuhan ekspor minyak bumi dan gas alam cair. Selama kurun waktu tersebut, ekspor minyak bumi dan gas alam cair masing-masing hanya meningkat rata-rata sebesar 6,2% dan 11,8% per tahun, atau masing-masing menjadi sebesar US$ 6,4 miliar dan US$ 4,1 miliar pada tahun 1992/93.


Sementara itu, peranan ekspor non migas dalam nilai ekspor keseluruhan semakin mantap sehingga semakin mampu berperan sebagai sumber penerimaan devisa utama. Dalam tiga tahun terakhir ini, peranan ekspor non migas dalam nilai ekspor keseluruhan terus meningkat dari 54,6% pada tahun 1990/91 menjadi 64,0% pada tahun 1991/92 dan menjadi 70,3 % pada tahun 1992/93.

 PERAN KURS VALUTA ASING DALAM PEREKONOMIAN LUAR NEGERI INDONESIA

Kurs valuta asing sering diartikan sebagai banyaknya nilai mata uang suatu negara (rupiah misalnya) yang harus dikorbankan atau dikeluarkan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing (dolar). sehingga dengan kata lain jika kita gunakan contoh rupiah dan dolar maka kurs valuta asing adalah nilai tukar yang menggambarkan banyaknya rupiah yang harus dikeluarkan untuk mendapat satu unit dolar dalam kurun waktub tertentu.


Masalah kurs valuta asing mulai muncul ketika transaksi ekonomi sudah mulai melibatkan dua negara (mata uang) atau lebih, tentunya sebai alat untuk menjembatani perbedaan mata uang dimasing-masing negara.


Beberapa istilah yang biasanya berkaitan dengan kurs valuta asing tersebut yaitu

Defresiasi adalah turunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
Afresiasi adalah naiknya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Dengan demikian jika rupiah mengalami defresiasi (mengalami penurunan nilai maka mata uang dolar akan mengalami afresiasi.
Spot rate adalah nilai tukar yang masa berlakunya hanya dalam waktu 2×24 jam saja. Sehingga jika sudah melewati batas waktu diatas maka nilai tukar tersebut sudah tidak berlaku lagi.




http://www.crayonpedia.org/mw/BAB_7._PERDAGANGAN_ANTAR_NEGARA

http://gabyclarasintapw.blogspot.com/2012/03/10-peran-sektor-luar-negeri-pada.html

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan pemerintah adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk memecahkan permasalahan di negara. Baik politik, ekonomi, sosial, ataupun budaya. kebijakan ini terkadang juga membuat sebagian pihak merasa dirugikan karena menghambat jalan mereka.

 http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20101129204811AABRu88

SEJARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH

A. Periode 1966 – 1969

       Pada permulaan orde baru, program pemerintahan berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah terebut dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650% setahun. Hal itu menjadi penyebab dari kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah.
Pelaksanaaan pembangunan Orde Baru bertumpu kepada program yang dikenal dengan sebutan Trilogi Pembangunan, yaitu sebagai berikut :

 Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi

Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) dilakukan Orde Baru secara periodik 5 tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan Lima Tahun).

B. Periode Pelita I

       Dilaksanakan mulai 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Tujuan Pelita 1 adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap-tahap berikutnya.
Kebijaksanaan pada periode Pelita 1 ini dimulai dengan :

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1970, mengenai penyempurnaan tata niaga bidang eksport dan import

Peraturan Agustus 1971, mengenai devaluasi mata uang Rupiah terhadap Dolar, dengan sasaran pokoknya adalah :

Kestabilan harga bahan pokok

Peningkatan nilai ekspor

Kelancaran impor

Penyebaran barang di dalam negeri

C. Periode Pelita II

      Dilaksanakan mulai 1 April 1974. Sasaran utama Pelita II yaitu tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja

D. Periode Pelita III

       Pelita III (Pembangunan Lima Tahun) ini dilaksanakan tanggal 1 April 1979-31 Maret 1984. Dalam Pelita III ini berisikan tentang pembangunan nasional jangka panjang tahap I setelah berhasil melewati kondisi politik pada masa sebelumnya.
Dalam pembangunannya, Pelita III lebih bepedoman pada “Trilogi Pembangunan” yang mempunyai suatu tujuan yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Berikut ini adalah isi dari Trilogi Pembangunan:

Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi

Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Selain itu, Pelita III ini lebih menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan lebih memperbanyak lagi industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Beberapa titikberat pembangunan tersebut adalah pemerataan yang dikenal dengan “Delapan Jalur Pemerataan” yang berisi:

Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat khususnya pangan, sandang dan perumahan

Pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan

Pemerataan pembagian pendapatan.

Pemerataan kesempatan kerja

Pemerataan kesempatan berusaha

Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita

Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah Tanah Air

Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

E. Periode Pelita IV

       Pelita IV ini dilaksanakan tanggal 1 April 1984-31Maret 1989. Pada periode Pelita IV ini, letak titikberatnya hampir sama dengan periode Pelita III. Hanya saja yang membedakan adalah kalau di Pelita III lebih menekankan pada industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Sedangkan pada periode Pelita IV ini lebih ditekankan pada “meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun ringan”. Selain itu, yang ditargetkan dalam periode Pelita IV ini adalah dilakukannya program KB dan rumah untuk keluarga.
Pada periode Pelita IV ini, swasembada pangan dalam sektor pertanian berhasil dicapai. Terbukti dengan berhasilnya Indonesia memproduksi beras 25,8 ton pada tahun 1984 dan mendapatkan penghargaan di FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985.
Berikut adalah beberapa contoh kebijakan pemerintah untuk periode ini:
1. Kebijakan INPRES no.5 tahun 1985 yaitu meningkatkan ekspor nonmigas dan pengurangan biaya tinggi dengan :

* Pemberantasan pungutan liar (pungli)
* Memberantas dan menghapus biaya-biaya siluman
* Mempermudah prosedur kepabeanan

2. Paket Kebijakan 6 Mei (PAKEM), yaitu mendorong sektor swasta di bidang ekspor dan penanam modal

3. Paket Devaluasi 1986, karena jatuhnya harga minyak dunia yang didukung dengan kebijakan pinjaman luar negri

4. Paket Kebijakan 25 Oktober 1986, deregulasi bidang perdagagan, moneter, dan penanam modal dengan cara:

* Penurunan bea masuk impor untuk komoditi bahan penolong dan bahan baku
* Proteksi produksi yang lebih efisien
* Kebijakan penanam modal

5. Paket Kebijakan 15 Januari 1987, peningkatan efisiensi, inovasi dan produktivitas beberapa sektor industri menengah keatas untuk meningkatkan ekspor nonmigas

6. Dll

F. Periode Pelita V

     Kebijakan pada periode ini lebih ditekankan pada pengawasan, pengendalian dan upaya kondusif untuk dilanjutkan ke Pembangunan Jangka Panjang tahap II karena Pelita V ini merupakan akhir dari pola pembangunan jangka panjang tahap I.

Pada periode Pelita V ini, lebih menitikberatkan pada sektor:

1. Pertanian
* Lebih meningkatkan produksi hasil pertanian
* Menetapkan swasembada pangan
2. Industri
* Menghasilkan barang ekspor
* Lebih banyak menyerap tenaga kerja
* Industri pengolahan hasil pertanian
* Industri yang menghasilkan mesin-mesin industri.

http://putriarumdyah.blogspot.com/2012/04/kebijaksanaan-pemerintah.html

Kebijaksanaan Moneter

Adalah sekumpulan tindakan pemerintah di dalam mengatur perekonomian melalui peredaran uang dan tingkat suku bunga.

Kebijaksanaan moneter kuantitatif, dijalankan dengan mengatur uang beredar dan tingkat suku bunga dari segi kuantitasnya.

Kebijaksanaan moneter kualitatif, dengan mengatur dan menghimbau pihak bank umum/lembaga keuangan lainnya, baik manajemennya maupun produk yang ditawarkan kepada masyarakat guna mendukung kebijaksanaan moneter kuantitatif yang sedang dijalankan oleh Bank Indonesia

Tujuannya antara lain sebagai berikut :

 a. Membantu pemerintah dalam hal pelaksanaan kewajiban yang tidak dapat terealisasi  melalui sumber penerimaan yang normal

b. Menjaga harga agar terus stabil

c. Menjaga perekonomian negara agar tetap stabil

d. Mengedarkan dan menyebarluaskan mata uang yang menjadi alat pertukaran dalam perekonomian negara

e. Memperbaiki serta meningkatkan neraca Perdagangan Kerja Masyarakat

Kebijaksanaan Fiskal

Adalah suatu tindakan pemerintah di dalam mengatur perekonomian melalui anggaran belanja negara, dan biasanya dikaitkan dengan masalah perpajakan. Meskipun tidak selalu demikian, namun orang lebih melihat kebijaksanaan fiskal sebagai kebijaksanaan pemerintah di sektor perpajakan. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomiannya itu dengan cara mempebesar dan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah, pajak pemerintah yang mempengaruhi pendapatan nasional, dan memperbesar tingkat kesempatan kerja.

Kebijaksanaan Fiskal dan Moneter di Sektor Luar Negeri

Dalam sektor luar negeri, kebijaksanaan fiskal dan moneter  dikombinasi menjadi : Kebijaksanaan menekan pengeluaran dan Kebijaksanaan memindah pengeluaran.

Kebijaksanaan menekan pengeluaran, dilakukan dengan cara mengurangi tingkat konsumsi/pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di Indonesia.

Kebijaksanaan memindah pengeluaran, pengeluaran para pelaku ekonomi tidak berkurang hanya dipindah dan digeser pada bidang yang tidak terlalu beresiko memperburuk perekonomian.

http://firyalekaagustya.blogspot.com/2012/06/kebijaksanaan-pemerintah.html

KESIMPULAN :

                                     

Kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan keterbukaan perdagangan berdampak

positif dan bersifat ekspansif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik bagi

seluruh negara di kawasan ASEAN+6 maupun kelompok negara-negara berkembang

di kawasan ASEAN+6. Tetapi untuk kelompok negara maju di kawasan ASEAN+6

hanya kebijakan moneter dan keterbukaan ekonomi yang berdampak positif dan

bersifat ekspansif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sedangkan kebijakan

fiskal tidak berpengaruh.

Kebijakan fiskal melalui peningkatan pengeluaran pemerintah relatif lebih

cepat dibandingkan kebijakan moneter maupun keterbukaan perdagangan dalam

meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di kawasan

ASEAN+6. Sedangkan kebijakan moneter melalui peningkatan jumlah uang beredar

(M2) relatif lebih cepat daripada kebijakan fiskal maupun keterbukaan perdagangan

dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju kawasan

ASEAN+6.

: 7 � 2 5 � �� 5); line-height: normal; margin-bottom: 0in;">ASEAN+6. Sedangkan kebijakan moneter melalui peningkatan jumlah uang beredar

(M2) relatif lebih cepat daripada kebijakan fiskal maupun keterbukaan perdagangan

dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju kawasan

ASEAN+6.

MASALAH POKOK PEREKONOMIAN INDONESIA

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah social lainnya.

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah "pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang.

CIRI-CIRI PENGANGGURAN

Pengangguran sangatlah melekat terhadap terbatasnya tingkat perekonomian dalam kehidupan pelakunya. Kurangnya kemampuan untuk mencukupi kebutuhan sehari – harinya ditambah dengan tidak adanya pendapatan yang diperoleh, membuat pengangguran memiliki ciri – ciri sebagai berikut :

a.       Melekatnya dengan tindak kriminal (premanisme), misalnya perampokan, pembegalan, pencurian dll.

b.      Melekatnya dengan larangan perintah agama, misalnya pelacuran yang dilakukan oleh para wanita disebabkan karena terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia yang mengakibatkan mereka harus bekerja dengan jalan yang kurang disegani.

c.       Tidak memiliki pendirian dalam hidupnya

d.      Tidak memiliki penghasilan dan tempat tinggal yang layak

e.       Mudah berputus asa

f.       Tidak mampu mencukupi kebutuhannya

g.      Memiliki masalah – masalah sosial dalam kehidupannya,

Jenis dan macam pengangguran

#Berdasarkan jam kerja

Berdasarkan jam kerja, pengangguran dikelompokkan menjadi 3 macam:

Pengangguran Terselubung (Disguised Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.

Setengah Menganggur (Under Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.

Pengangguran Terbuka (Open Unemployment) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengganguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.

#Berdasarkan penyebab terjadinya

Berdasarkan penyebab terjadinya, pengangguran dikelompokkan menjadi 7 macam:

Pengangguran friksional (frictional unemployment)

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.

Pengangguran konjungtural (cycle unemployment)

Pengangguran konjungtoral adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang (naik-turunnya) kehidupan perekonomian/siklus ekonomi.

Pengangguran struktural (structural unemployment)

Pengangguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Pengangguran struktural bisa diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, seperti:

Akibat permintaan berkurang

Akibat kemajuan dan pengguanaan teknologi

Akibat kebijakan pemerintah

Pengangguran musiman (seasonal Unemployment)

Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiaan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus nganggur. Contohnya seperti petani yang menanti musim tanam, pedagang durian yang menanti musim durian.

Pengangguran siklikal

Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja.

Pengangguran teknologi

Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin.

Pengangguran siklus

Pengangguran siklus adalah pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian karena terjadi resesi. Pengangguran siklus disebabkan oleh kurangnya permintaan masyarakat (aggrerate demand).

Penyebab Pengangguran

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen.

Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya.

Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara.

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah "pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang.

Akibat pengangguran

Bagi perekonomian negara

Penurunan pendapatan perkapita.

Penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari sektor pajak.

Meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah.

Bagi masyarakat

Pengangguran merupakan beban psikologis dan psikis.

Pengangguran dapat menghilangkan keterampilan, karena tidak digunakan apabila tidak bekerja.

Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik.

Untuk mengatasi pengangguran:

·         a.      Kebijakan fiscal: mengurangi pajak dan menambah pengeluaran pemerintah

·         b.      Kebijakan moneter: menambah penawaran uang, mengurangi . menurunkan suku buanga dan menyediakan kredit khusus untuk ektor atau kegiatan tertentu

·         c.       Kebijakan segi penawaran: mendorong lebih banyak investasi, mengembangkan infrastrruktur, meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan , memberi subsidi dan mengurangkan pajak perusahaan dan individu.

#Cara Mengatasi Pengangguran Struktural#

Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang digunakan adalah :

Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja.

Segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sector yang kelebihan ke tempat dan sektor ekonomi yang kekurangan.

Mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan (lowongan) kerja yang kosong, dan

Segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran.

#Cara Mengatasi Pengangguran Friksional#

Untuk mengatasi pengangguran secara umum antara lain dapat digunakan cara-cara sebagai berikut.

Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya.

Deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru.

Menggalakkan pengembangan sektor informal, seperti home industry.

Menggalakkan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan sektor formal lainnya.

Pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah, seperti pembangunanjembatan, jalan raya, PLTU, PLTA, dan lain-lain sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta.

#Cara Mengatasi Pengangguran Musiman#

Jenis pengangguran ini bisa diatasi dengan cara sebagai berikut.

Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain, dan

Melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu.

#Cara Mengatasi Pengangguran Siklis#

Untuk mengatasi pengangguran jenis ini antara lain dapat digunakan cara-cara sebagai berikut.

Mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, dan

Meningkatkan daya beli masyarakat

TUJUAN PEMERINTAH MENGATASI MASALAH PENGANGGURAN

·         Terdapat dua tujuan umum pemerintah mengatasi masalah pengangguran. Yang pertama dalah tujuan yang bersifat ekonomi dan yang kedua adalah tujuan yang bersifat sosial dan politik.

·         Dalam tujuan yang bersifat ekonomi, kebijakan pemerintah merajuk kepada pertimbangan  pertimbangan yang bersifat ekonomi. Seperti menyediakan lowongan kerja, meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, dan memperbaiki kesamarataan pembagian pendapatan.

·         Dalam menyediakan lowongan kerja ini merupakan usaha jangka pendek maupun panjang. Dalam jangka apabila jumlah penduduk meningkat pesat maka tugas pemerintah adalah menyediakan lowongan kerja untuk menghindari masalah pengangguran yang semakin serius. Dalam jangka pendek, apabila terjadi suatu goncangan dalam perekonomian Negara yang menyebabkan kesempatan kerja bertambah dengan lambat dan pengaangguran pemerintah maka, pemerintah perlu mengatasi pengangguran.

·         Taraf kemakmuran masyarakat sangat berhubungan dnegan kenaikan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran. Kanaikan tanaga kerja menambah produksi dan pendapatan nasional. Selanjutnya akan menambah kemakmuran masyarakat. Tarifnya adalah dengan menghitung pendapatan per kapita-yang diperoleh dari membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Dengan demikian apabila pengangguran berkurang akan meningkatkan pendapatan nasioanal serta meningkatkan kemakmuran masyarakat.

·         Dengan adanya kenaikan kesempatan kerja, maka semakin besar pengaangguran dapat teratasi sehingga semakin banyak tenaga kerja yang memiliki pendapatan. Sehingga dengan ini, pembagian pendapatan dapat perbaiki dalam tatanan masyarakat.

·         Tujuan yang bersifat sosial dan politik terdiri dari meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga, menghindari maslah kejahatan, mewujudkan kestabilan politik.

·         Dalam meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilannya. Apabila keluarga tidak mampu mencukupi kehidupannya dari upah pekerja yang mereka terima maka berbagai masalah akan timbul. Tidak hanya berdampak pada pekerja yang terdapat di dalam keluarga saja melainkan kepada anggota keluarga lainnya. Sehingga apabila kesempatan kerja dapat ditingkatkan maka kesejahteraan dan kemakmuran keluarga dapat terjaga.

·         Kriminlaitas atau kejahatan merupakan dampak negative segi sosial akibat adanya pengaangguran. Dengan kurangnya kesempatan kerja, hal itu tidak akan mengurangi kebutuham akan hidup seorang individu. Sehingga individu mulai memikirkan alternatif lain dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, semakin tinggi pengangguran semakin tinggi kasus kejahatannya.

·         Kestabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk menaikkan taraf kemakmuran masyarakat. Pengangguran dapat menyebabkan adanya rasa tidak puas terhadap pemerintah sehingga dapat mempengaruhi kestabilan pemerintah.

·          

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PENGANGGURAN

·         Bank Sentral perlu menurunkan suku bungan dan Kementrian Keuangan menambah pengeluaran pemerintah yang dapat diikuti pula dengan pengurangan pajak. Langkah tersebut akan menyebabkan kenaikan dalam pengeluaran agregat sebagai akibat kenaikan inverstasi, kenaikan pengeluaran pemerintah dan kenaikan pengeluaran rumah tangaa (konsumsi)

Kesimpulan

Angka pengangguran di Indonesia yang sangat tinggi mencapai berjuta-juta merupakan masalah yang sangat penting bagi perekonomian di Indonesia. Dampak pengangguran juga sangat berperan bagi masyarakat dari segi ekonomi, sosial serta bidang pembangunan ekonomi. Maka dari itulah strategi komunikasi
pembangunan, kebijakan-kebijakan jangka pendek dan jangka panjang yang realistis
mutlak dilakukan agar angka pengangguran dapat ditekan maupun dikurangi. Dengan kebijakan yang langsung menyentuh permasalahan pengangguran, maka penyebab dari berbagai patologi sosial yang dialami masyarakat saat ini dapat
dikurangi. Berbagai masalah sosial perkotaan yang meresahkan masyarakat saat ini
berakar dari kesulitan hidup atau kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh ketiadaan
sumber hidup (pekerjaan).

http://id.wikipedia.org/wiki/Pengangguran